Musrenbangdes Desa Cengkawakrejo Membahas RKPDes Tahun 2022

Berita Terkait

• Warga Jurangan Rt 03 Rw 04 Adakan Kerja Bakti 0
• Camat Banyuurip Hadiri Musyawarah Desa BUMDes Di Desa Banyuurip0
• Lurah Borokulon Dan Babinsa Komsos Dengan Warga0
• Musrenbangdes Desa Golok Membahas RKPDes Tahun 20220
• Camat Banyurip Serahkan BLT – DD Warga Desa Sokowaten0
• Musrenbangdes Desa Malangrejo 0909210
• Kegiatan Posyandu Lansia di Desa Pakisrejo0
• Lurah Kledung Karangdalem Serahkan Bantuan Pupuk Hayati0
• Ketrampilan Membuat Hiasan Bunga Dari Masker Oleh TP PKK Kelurahan Kledung Karangdalem0
• Pemerintah Kelurahan Borokulon Adakan Pembinaan Pengurus TP PKK Kelurahan Borokulon0

Berita Populer

• Kegiatan Posyandu Lansia di Desa Pakisrejo
• Lokakarya Mini Lintas Sektoral (LOKMIN LINSEK) Wilayah Kerja UPT Puskesmas Seborokrapyak
• PPKBD dan Sub PPKBD menerima materi penyuluhan KB di era milenial
• Sosialisasi dan Pembentukan P3A, GP3A dan IP3A Di Desa Kliwonan
• Pentingnya Keberadaan Tokoh Masyarakat
• Pelantikan Ketua TP PKK 16 Desa dan 2 Kelurahan
• Pemakaian Busana Adat Purworejo Lengkap (Jangkep) pada kamis pertama
• Asistensi Penyusunan APBDes 2021
• Serah terima jabatan Pj Kades kepada Kepala Desa terpilih
• Pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB)

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Banyuurip, Ir. Sudarman S, MM. menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cengkawakrejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Senin (13/09).

Dengan dipimpin oleh Pj. Kepala Desa Cengkawakrejo dan dihadiri oleh perangkat desa Cengkawakrejo, tokoh masyarakat, Lembaga desa, pendamping desa, dan undangan lainnya, kegiatan ini membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 dan daftar usulan rencana kerja pemerintah (DU-RKP) Tahun 2023.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah musyawarah yang diselenggarakan guna diperuntukkan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.