Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Borokulon

Berita Terkait

• Tarhim Sebagai Sarana Mendekatkan Masyarakat Dengan Pemerintah0
• Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tahun 20220
• Dengan Semangat Kartini Wujudkan PKK Maju Sejahtera0
• Penyerahan BLT – DD Warga Desa Banyuurip0
• Penyerahan BLT – DD Warga Desa Bencorejo0
• Posyandu Balita Kelurahan Kledung Karangdalem0
• Konferensi Kepala Desa / Lurah Se-Kecamatan Banyuurip Bulan April0
• Jemput Bola Perekaman KTP-el Di Kelurahan Kledung Karangdalem0
• Penyerahan BLT – DD Warga Desa Golok0
• Penyerahan BLT – DD Warga Desa Popongan0

Berita Populer

• Kegiatan Posyandu Lansia di Desa Pakisrejo
• Lokakarya Mini Lintas Sektoral (LOKMIN LINSEK) Wilayah Kerja UPT Puskesmas Seborokrapyak
• Pentingnya Keberadaan Tokoh Masyarakat
• Sosialisasi dan Pembentukan P3A, GP3A dan IP3A Di Desa Kliwonan
• PPKBD dan Sub PPKBD menerima materi penyuluhan KB di era milenial
• Pemakaian Busana Adat Purworejo Lengkap (Jangkep) pada kamis pertama
• Pelantikan Ketua TP PKK 16 Desa dan 2 Kelurahan
• Asistensi Penyusunan APBDes 2021
• Serah terima jabatan Pj Kades kepada Kepala Desa terpilih
• Pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB)

Lurah Borokulon, Joko Triyono, SE., MM memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Borokulon di aula Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, kabupaten Purworejo, Kamis (14/04).

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi kali ini juga akan dibentuk Puskesos di Kelurahan Borokulon. Puskesos merupakan sebuah layanan Sosialiasasi Pusat Kesejahteraan Sosial. Di mana puskesos ini sendiri dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan.

Selanjutnya Ketua LPMK Kelurahan Borokulon, Siswanto, S.Pd. menyampaikan perlunya validasi data. Kaena sangat penting untuk mengetahui bahwa warga tersebut benar-benar layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi dengan validasi diharapkan tidak terjadi kecemburuan sosial.

Sedangkan Sertu Parlan selaku Babinsa di kelurahan Borokulon menyampaikan akan mendata warga Borokulon sekitar 20 warga untuk menerima bantuan dari Kodim. Siapa warganya akan dikoordinasikan dengan FKK Kelurahan Borokulon.

Pada kesempatan tersebut Kasi Pemberdayaan Kelurahan Borokulon, Widodo, S.Pd menjelaskan tentang pengisian Form untuk verifikasi dan validasi data DTKS Jawa Tengah.

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).