Kliwonan laksanakan MUSDESSUS BLT DD 2025

Berita Terkait

• KECAMATAN BANYUURIP IKUTI BIMTEK KOMPUTER BAGI ASN0
• Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 20260
• Diseminasi Baseline Project Every Life Matters dan Distribusi Buku Panduan Kesehatan Jiwa 0
• KONFERENSI KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN 0
• Rapat Koordinasi Laporan Realisasi APBDes 20240
• Tegalrejo Bersholawat.0
• Menyambut Hari Jadi, Camat Banyuurip panggil Bergodo Joyokusumo0
• Tahapan Pilkada tingkat Kecamatan hampir Selesai, Panwascam banyuurip pamit kepada Camat Banyuurip 0
• Hadiri Sosialisasi PTSL di Tegalkuning, Plt.Kasi Pembangunan sarankan agar warga manfaatkan program PTSL0
• Camat Banyuurip instruksikan Kades/Lurah untuk segera laksanakan Kerja Bhakti berantas PSN0

Berita Populer

• Kegiatan Posyandu Lansia di Desa Pakisrejo
• Pentingnya Keberadaan Tokoh Masyarakat
• Lokakarya Mini Lintas Sektoral (LOKMIN LINSEK) Wilayah Kerja UPT Puskesmas Seborokrapyak
• Sosialisasi dan Pembentukan P3A, GP3A dan IP3A Di Desa Kliwonan
• Lagi, Seorang Pria ditemukan tewas gantung diri
• PPKBD dan Sub PPKBD menerima materi penyuluhan KB di era milenial
• Pemakaian Busana Adat Purworejo Lengkap (Jangkep) pada kamis pertama
• Pelantikan Ketua TP PKK 16 Desa dan 2 Kelurahan
• Serah terima jabatan Pj Kades kepada Kepala Desa terpilih
• Asistensi Penyusunan APBDes 2021

Pada hari Kamis, 24 Januari 2025, Pemerintah Desa Kliwonan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Agenda utama dalam musyawarah ini adalah penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2025.

Musdesus ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa Kliwonan, anggota BPD, Ketua RT dan RW, Pendamping Desa, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari Kecamatan Banyuurip.

Hasil dari Musdesus menetapkan sebanyak 13 KPM yang berhak menerima BLT Desa tahun 2025. Penetapan ini akan diresmikan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Selanjutnya, setiap KPM yang telah ditetapkan akan menerima BLT sebesar Rp300.000 per bulan.